SEJARAH RSU BUDI RAHAYU PEKALONGAN

ASAL MULA

Kongregasi Suster-suster SND didirikan di Jerman pada tahun 1850 oleh 2 orang pemudi, yaitu Hiligonga Walbring yang kemudian menjadi Sr. M Aloysia dengan sahabatnya Elisabeth Khϋlling yang menjadi Sr. M Ignatia. Mereka mengambil semangat dari SND Namur yang didirikan oleh St. Yulia pada tahun …….. maka sampai sekarang St. Yulia Bilyard dikenal sebagai Ibu rohani Suster-suster SND.

Kongregasi SND ini berkembang terus karena semangatnya yang sederhana, rendah hati dan taat serta percaya pada penyelenggaraan Ilahi.

Suster yang pertama	Provinsial SND yang pertama

SUSTER-SUSTER SND PERTAMA DI INDONESIA

Maka pada tgl 21 November 1934 datanglah Suster-suster SND yang pertama dari Negeri Belanda ke Pekalongan atas pemintaan Uskup Purwokerto. Mereka ada Sr. M ALfonsina, Sr. M Reginal, Sr. M Irma, Sr. M Godefrida, dan Sr. M Adelberta. Para suster ini bekerja di sebuah poliklinik kecil di Bendan untuk melayani orang-orang kecil (Sekarang puskesmas Bendan) dengan penanggungjawab Dr. Mulyadi. Mereka tinggal di rumah kontrakan.

Pada tahun 1940 para Suster membeli tanah dari beberapa penduduk di Kraton dan membangun Biara serta Rumah Sakit dengan dana bantuan dari Negeri Belanda dan dari penghasilan dari para Suster itu sendiri.

Rumah Sakit yang dibangun itu diresmikan pada tanggal 10 November 1940 dengan nama “RS Beatrix” (sekarang dikenal dengan nama RSUD Kraton) Para Suster itu bekerja dengan tanpa kenal lelah sambil menaburkan benih-benih iman dan kasih.

Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia, semua Suster yang bekerja di RS ditangkap dan dipenjara, sedangkan Rumah Sakit dan Biara diduduki oleh Jepang, bahkan RS dijadikan tangsi tentara.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, rumah sakit dikuasai oleh pemerintahan Kota Praja Pekalongan.

Pada tahun 1947-1966 para Suster diperkenankan kembali bekerja di rumah sakit tetapi sebagai pegawai pemerintah karena RS Beatrix sudah dijadikan RSU pemerintah.

Pada tanggal 12 Desember 1966 pengelolaan RS diserahkan kepada Gubernur, selanjutnya oleh Gubernur RS tersebut diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan dan para Suster tidak boleh lagi bekerja disana dan diharuskan keluar dari RS. Berbagai usaha untuk mendapatkan kembali RS tersebut tidak berhasil.